Legal Accountability of Medical Personnel in Installation and Removal of Ventilators in Patient Life Support Efforts in the Covid-19 Pandemic
DOI:
https://doi.org/10.30736/ji.v11i2.232Keywords:
installation and removal of ventilator use, critical patients, COVID-19 pandemicAbstract
Abstract
This research was conducted to determine the legal basis for management in the decision-making process for installing and releasing ventilator use in critical patients during the COVID-19 pandemic. In addition, to find out the legal responsibility for installing and removing the use of ventilators in critical patients during the COVID-19 pandemic by medical personnel. The research method used is juridical normative or doctrinal legal research based on a statutory approach and a conceptual approach. This research uses legal material collection techniques based on document studies or library materials. Data collection in this research is done by analyzing it based on data, theory, and other references from the existing literature. The findings show that the legal basis of management in the decision-making process for installing and releasing the use of ventilators in critical patients during the COVID-19 pandemic refers to the provisions of Chapter 3 Articles 14 and 15 of Permenkes No. Chapter 4 Article 16 Permenkes No. 290 of 2008; and Chapter 5 Article 18 Permenkes RI Number 290 of 2008 concerning rejection of medical action, which can be done by a patient and or his / her closest family after receiving an explanation of the medical action to be performed. The legal responsibility for installing and removing ventilators for critical patients during the COVID-19 pandemic by medical personnel is based on the provisions of the Indonesian Medical Council, KODEKI, and the Medical Practice Law that medical actions are carried out without the patient's consent, so they may be subject to sanctions.
Â
Downloads
References
Bibliography
Achmad, Mukti Fajardan Yulianto. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana, Stelsel Pidana: Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian 1, Rajagrafindo, Jakarta, 2012.
Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
Kusuma, I. B. & I. N. Atmajaya. Penyapihan Ventilasi Mekanik. Bagian/SMF Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan RSUP Sanglah Denpasar, 2020.
Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
Marpaung, Leden. Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017.
Medical Education Unit FKUI. Buku Rancangan Pengajaran Modul Tanggap Pandemi COVID-19. Medical Education Unit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2020, h. 12-14.
Moeljatno, Delik-Delik Percobaan Dan Delik-Delik Penyertaan, Bina Aksara, Jakarta, 2013.
PERDATIN Indonesia (Perhimpunan Dokter Anestesi dan Terapi Intensif). Buku Pedoman : Penanganan Pasien Kritis COVID-19. PERDATIN, Jakarta, 2020.
Rehatta, dkk,. Anestesiologi dan Terapi Intensif: Buku Teks Kati-Perdatin. Gramedia, Jakarta, 2019.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
Sundana, K., Ventilator: Pendekatan Praktis di Unit Perawatan Kritis Edisi Revisi. Penerbit CICU, Jakarta, 2018.
Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
Legislation
Undang Undang Dasar 1945;
Undang Undang Dasar 1945;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519/Menkes/PER/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit;
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
Journal
Afandi, D. Aspek Medikolegal dan Tata Laksana Persetujuan Tindakan Kedokteran (Medicolegal Aspect and Procedure of Informed Consent). Jurnal Kesehatan Melayu Vol 1, No 2 April, 2018.
Al-Mochdar, S., Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Pelepasan Alat Bantu Nafas Pasien Mati Batang Otak. Tesis Hukum Unika Soegijapranata Semarang, 2012.
Busro, A. Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) dalam Pelayanan Kesehatan. Law & Justice Journal, November Vol 1, No 1, 2018.
Lontoh, D. D., Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik dalam Persetujuan Tindakan Medis Pada Kondisi Pasien dalam Keadaan Tidak Mampu di Rumah Sakit Telogorejo Semarang. Tesis Prodi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. 2008.
Sari, A. R. C. F. Wisudarti, & U. Widodo, Perbandingan Kegagalan Penyapihan Ventilasi Mekanik Antara T-PIECE dan CPAP. Jurnal Komplikasi Anestesi Volume 4 Nomor 3, Agustus, 2017.
Suryadi, T. Aspek Bioetika-Medikolegal Penundaan dan Penghentian Terapi Bantuan Hidup Pada Perawatan Kritis. Jurnal Kedokteran Syiah Kuala Volume 17 Nomor 1 April, 2017.
Internet
R. O. Tumanggor. Problematika Etis dalam Penanganan Virus Corona Covid-19, Kompas.com:https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/28/193000623/problematika-etis-dalam-penanganan-virus-corona-covid-19?page=all, diakses pada 2 Februari 2023
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
